BUKU KAPITA SELEKTA HUKUM PIDANA PDF

Latar Belakang …………………………………………………………………………….. Rumusan Masalah …………………………………………………………………………. UU No. Kesimpulan ………………………………………………………………………………….. Latar Belakang Marc Ancel pernah menyatakan bahwa modern criminal science teridiri dari tiga komponen, yaitu Criminology, Criminal Law dan Penal Policy. Dikemukakan olehnya bahwa Penal Policy adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat Undang-Undang, tetapi juga kepada pengadilan yang menerapkan Undang-Undang dan juga kepada para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.

Author:Shadal Fezuru
Country:Peru
Language:English (Spanish)
Genre:Life
Published (Last):20 August 2012
Pages:327
PDF File Size:12.60 Mb
ePub File Size:11.70 Mb
ISBN:298-6-89457-674-8
Downloads:17894
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:Yozshukazahn



UU No. Salah satu diantara pengertian tersebut adalah Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. Selain Pasal 2, berdasarkan 13 pasal dalam UU di atas , terdapat 30 rumusan tentang tindak pidana korupsi, yang dari rumusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi menjadi 7 kelompok, yaitu Kerugian Keuangan Negara, Suap Menyuap, Pemerasan, Penggelapan dalam Jabatan, Perbuatan Curang, Benturan Kepentingan dalam Pengadaan conflick of interest , serta Gratifikasi. Dalam Undang-undang Nomor 31 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pertanggung jawaban pidana pada perkara tindak pidana korupsi yaitu: Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Pegawai Negeri adalah meliputi : pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian; pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana; orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah; orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Dalam UU No. Dengan adanya ancaman pidana minimum khusus, dapat dihindari keleluasan diskresi dari penuntut umum dalam menetapkan tuntutannya, juga hakim dalam penjatuhan pidana. Hal ini didasari, antara lain pemikiran yakni guna menghindari disparitas pidana yang sangat menyolok untuk delik-delik yang secara hakiki berbeda kualitasnya, dan juga untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi general, khususnya bagi delik-delik yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat.

Penjatuhan Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 31 Tahun jo undang-undang nomor 20 tahun , jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut.

Terhadap Orang yang melakukan Tindak Pidana Korupsi : a. Pidana Mati Dapat dipidana mati karena kepada setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang nomor 31 tahun jo Undang-undang nomor 20 tahun tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu pasal 2 ayat 2.

Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang baik berdasarkan hubungan kerja maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Di dalamnya mencakup kebijakan hukum pidana yang disebut juga sebagai kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, yang dalam arti paling luas merupakan keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Kebijakan kriminal adalah ilmu pengetahuan yang memberi tanggapan. Kebijakan tersebut merupakan ilmu pengetahuan dalam penanggulangan kejahatan. Kebijakan kriminal juga merupakan penjelmaan dari ilmu pengetahuan dan bersifat terapan. Berdasarkan pendapat Hoefnagels, dapat diketahui bahwa penerapan hukum pidana untuk menangulangi kejahatan meliputi ruang lingkup berikut.

Administrasi peradilan pidana dalam arti sempit, yaitu pembuatan hukum pidana dan yurisprudensi, proses peradilan pidana dalam arti luas meliputi kehakiman, ilmu kejiwaan, ilmu sosial , dan pemidanaan. Psikiatri dan psikologi forensik. Forensik kerja sosial. Kejahatan, pelaksanaan pemidanaan dan kebijakan statistik. Kebijakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana untuk memberantas kejahatan.

Ketentuan pembuktian terbalik hanya berlaku pada tindak pidana baru tentang gratifikasi dan terhadap tuntutan perampasan harta benda terdakwa yang diduga berasal dari salah satu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam : UU No. Apabila ia dapat membuktikan bahwa tindak pidana korupsi tidak terbukti, tetap saja penuntut umum wajib membuktikan dakwaannya. Inilah yang disebut sistem pembuktian terbalik yang terbatas. Struktur Hukum Elemen struktur hukum merupakan semacam mesin.

Elemen struktur hukum yang terdiri atas misalnya jenis-jenis peradilan, yurisdiksi peradilan, proses banding, kasasi, peninjauan kembali, pengorganisasian penegak hukum, mekanisme hubungan polisi kejaksaan, pengadilan, petugas pemasyarakatan, dan sebagainya.

Budaya Hukum Korupsi yang terjadi di tingkat masyarakat seoalah telah menjadi budaya alami, sehingga sangat susah untuk diberantas, namun hanya bisa dikurangi. Peran serta masyarakat ini penting untuk menanggulangi tindak pidana korupsi, yang juga harus berjalan seiring dengan upaya-upaya lain. Sehubungan dengan ini, Barda Nawawi Arief4 menyarankan dalam upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti ada keterpaduan antara politik kriminal dan politik sosial, serta ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non-penal.

Kesimpulan Dari penulisan makalah ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang diambil adalah berdasar pembahasan permasalahan disertai dengan uraian penjelasannya, yaitu : Kebijakan kriminal secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 2 : kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana hukum pidana penal policy ; dan kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana nonpenal policy.

Kedua sarana penal dan nonpenal tersebut di atas merupakan suatu pasangan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan, bahkan dapat dikatakan keduanya saling melengkapi dalam usaha penanggulangan kejahatan di masyarakat.

Sehingga, alangkah lebih baik jika semua lapisan masyarakat betul-betul membantu upaya pemberantasan korupsi. Aparat penegak hukum bekerja dengan baik, sedang masyarakat ikut mendukung segala upaya demi melaksanakan Undang-Undang yang telah dibentuk agar terciptanya negara demokrasi yang bebas korupsi.

GRAMMATICA CINESE HOEPLI PDF

makalah kapita selekta hukum pidana

Pengertian Pidana Penjara Pidana penjara adalah salah satu bentuk dari pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara atau hukuman penjara mulai dipergunakan terhadap orang Indonesia sejak tahun , waktu mulai berlaku KUHP. Sebelum tangal itu, orang Indonesia biasanya dihukum dengan kerja paksa di luar atau di dalam rantai sebetulnya sebuah gelang leher. Ada beberapa sistem dalam pidana penjara, yaitu: Pensylvania system: terpidana menurut sistem ini dimasukkan dalam sel-sel tersendiri, ia tidak boleh menerima tamu baik dari luar maupun sesama napi, dia tidak boleh bekerja di luar sel satu-satunya pekerjaan adalah membece buku suci yang diberikan padanya.

FM 21-306 PDF

Resume Kapita Selekta Hukum

.

Related Articles